Fungsi Dan Wewenang Lembaga Negara

Fungsi Dan Wewenang Lembaga Negara. Majelis Permusyawaratan RakyatPresidenDewan Perwakilan RakyatBadan Pemeriksa KeuanganMahkamah AgungMahkamah KonstitusiKomisi YudisialDewan Perwakilan DaerahReferensiAturan tugas fungsi dan kewenangan lembaga majelis permusyawaratan rakyat (MPR) adalah sebagai berikut 1 Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945) 2 Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003) 3 MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan lembaga tertinggi negara 4 Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) 5 MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR DPR DPD dan DPRD Aturan tugas fungsi dan kewenangan presiden adalah sebagai berikut 1 Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) 2 Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kekuasaan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 meliputi 1 Membuat UndangUndang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20) 2 Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2)) 3 Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat laut dan udara (Pasal 10) 4 Menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11) 5 Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) 6 Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13) 7 Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1)) 8 Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2)) 9 Memberikan gela Aturan tugas fungsi dan kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebagai berikut 1 Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) 2 Fungsi DPR adalah fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) 3 Hak anggota DPR adalah hak interpelasi hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) 4 Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan hak menyampaikan usul/ pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) Aturan tugas fungsi dan kewenangan lembaga badan pemeriksaan keuangan (BPK) adalah sebagai berikut 1 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) 2 Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) Aturan tugas fungsi dan kewenangan mahkamah agung (MA) adalah sebagai berikut 1 Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) 2 Mahkmah Agung membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) 3 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) Aturan tugas fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MA) adalah sebagai berikut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1 Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 2 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 3 Memutus pembubaran partai politik 4 Memutuskan hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) 5 Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang 3 anggota diajukan MA 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden Aturan tugas fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial (KY) adalah sebagai berikut 1 Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) 2 Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) Aturan tugas fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebagai berikut 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan wakilwakil provinsi 3 Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003) 4 DPD berhak mengajukan rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas Wewenang dan Fungsi lembaga Negara – Sebagai negara demokrasi pemerintahan Indonesia merealisasikan teori trias politika Trias politika ialah pembagian dominasi pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki status sejajar Ketiga bidang itu yaitu .

Kewenangan LembagaLembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

Perlu kamu ketahui bahwa pelajaran Pkn ini bisa menjadi bekal kita untuk bisa menjadi warga negara yang baik Selain itu kita bisa mengetahui Tugas Wewenang Fungsi Hak dan Kewajiban Lembaga Pemerintah di Indonesia serta masih banyak lagi yang tidak bisa admin sebutkan semuanya disini Dibawah ini Fungsi dan Tugas Tugas Lembaga di Indonesia.

FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGALEMBAGA NEGARA MindMeister

Tugas Wewenang Fungsi Hak dan Kewajiban Lembaga Pemerintah di Indonesia Lembaga Negara Indonesia adalah lembagalembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD UU atau oleh peraturan yang lebih rendah Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni.

Tugas Lembaga Negara : Fungsi, Wewenang dan Pasal dalam UUD

Suprastuktur Dan Infrastruktur Sistem Politik IndonesiaLembagaLembaga Negara Menurut Uud Nri Tahun 1945Tata Kelola Pemerintahan Yang BaikPartisipasi Warga Negara Dalam Sistem Politik Indonesia11 suprastruktur sistem politik di indonesia 111 empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain 1111 a Daya jangkaunya universal meliputi semua anggota masyarakat b Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik c Hak membuat keputusankeputusan yang mengikat dan diterima secara sah d Keputusannya bersifat otoritatif artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar 112 Suprastruktur politik sering disebut sebagai bangunan/mesin politik resmi/lem 12 infrastruktur sistem politik di indonesia 121 Infrastruktur politik adalah kelompokkelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif 1211 Kelompokkelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara 122 unsur/komponen infrastruktur politik 1221 partai politik 12211 kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi nilainilai dan citacita yang sama 1222 kelompok kepentingan (inter 21 majelis permusyawaratan rakyat 211 tugas dan wewenang MPR 2111 tugas 1Memilih Presiden dan Wakil Presiden 2Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden 3Memegang Kekuasaan Legeslatif 4Memasyarakatkan ketetapan MPR 5Memasyarakatkan Pancasila UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika 6Mengkaji sistem ketatanegaraan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 22 presiden 221 tugas dan wewenang presiden 2211 tugas dan wewenang 1Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan daratlautdan udara 2Menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan persetujuan DPR 3Mengatakan keadaan bahaya 4Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR 5Memberi grasi dan kehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA 6Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR 7memberi gelar tanda jas 23 Dewan Perwakilan Rakyat 231 tugas dan wewenang DPR 32 Prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik 321 transparansipartisipasi dan akuntabilitas 3211 transparansi adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat pelaku usaha maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut 3212 partisipasi adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat 34 CIRICIRI tata kelola pemerintahan yang baik 341 1Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan 2Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara 3Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara 4Adanya partisipasi warga negara yang tinggi 5Adanya pengalokasian sumber daya yang baik 6Jelasnya tanggung jawab pemerintah 35 3 UNSUR POKOK YANG BERSIFAT ENERGIS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 351 1Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu 2Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik 3Unsur warga masyarakat 41 Partisipasi warga negara dalam sistem politik indonesia dapat dilihat dari 411 1Pemakaian Hak suara dalam pemilu yang diadakan 2Berpartisipasi dalam lembaga politik di indonesia 3Memberikan kritikan bagi lembaga politik 4Mengawasi seluruh kegiatan politik yang terjadi 5Mengajak orang lain agar dapat berpartisipasi dalam sistem politik 4111 1Pemakaian Hak suara dalam pemilu yang diadakan Ketika kita memakai hak suara kita dalam pemilihan atau pemilu baik itu lembaga eksekutif ataupun legislatif adalah berpartisipasi secara tidak langsung namun ketika kit.