Logo Dprd. PONTIANAK insidepontianakcom – Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Subhan Nur meminta agar proyek pekerjaan di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemprov Kalbr tak menumpuk di akhir tahun Karena itu pekerjaan di triwulan keII harus dilaksanan segera “Kami minta proyek pekerjaan dilaksanakan.
Tersangka anggota DPRD terlibat dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji untuk pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR serta pengesahan APBD Muara Enim Sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim usai menjalani pemeriksaan lanjutan diGedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu (29/12/2021).
Kasus Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, KPK Dalami
Diskominfo Bandung Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun A.
Beranda :: JDIH Kota Palembang
Sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang ditahan berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin (13/12/2021) KPK menahan 15 orang tersangka anggota DPRD tersebut dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji untuk pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR serta pengesahan APBD.
FOTO: Pemeriksaan Perdana 15 Mantan dan Anggota DPRD …
Sekretariat DPRD 813 RKAPerubahan Sekretariat Daerah 2018 Sekretariat Daerah 814 RKAPerubahan SKPD DPKAD 2018 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 815 RKAPerubahan SKPD Dispopar 2018 Dispopar 816 RKAPerubahan SKPD BPPM 2018.
Musi Png Images Musi Clipart Free Download
DKI Tak Jawab Tunjangan Operasional Anies Baswedan, DPRD
Portal Bontang JAGO Pemerintah Kota Bontang
Profil
Ketua DPRD DKI Heran Anies Baswedan Gelar Seremoni
FOTO: KPK Kembali Tahan 15 Anggota DPRD Muara Enim Terkait
Komisi IV DPRD Kalbar Ingatkan Dinas Perkim Laksanakan
Biro Hukum Halaman Utama
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya Jakarta Pusat pada Selasa malam 23 November 2021 TEMPO/M Julnis Firmansyah TEMPOCO Jakarta Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dibuat geram lantaran Pemprov DKI enggan memberi jawaban pasti soal tunjangan operasional Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.